Archive for 2020

HAS
23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS
23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi
Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang
Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2).

I.         
HAS 23000:1 KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

1.    Kebijakan
Halal

2.    Tim Manajemen
Halal

3.   Pelatihan dan
Edukasi

4.   Bahan

5.    Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan
bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan
haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk
disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang
diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan
eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan
seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

6.    Fasilitas Produksi

a.    Industri pengolahan: (i) Fasilitas
produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk
yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian
untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak
disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya,
namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

c.    Rumah Potong Hewan (RPH): (i)
Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi
RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika
proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan
karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi
persyaratan.

7.    Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai
pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat
mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi
bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk,
produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan
penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan
pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan
proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur).
Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur
sistem yang lain.

8.    Kemampuan Telusur (Traceability)

9.    Penanganan Produk yang Tidak
Memenuhi Kriteria

10.    Audit Internal

11.    Kaji Ulang Manajemen

II.   AUDIT KEAMANAN PANGAN, OBAT DAN
KOSMETIK

a.    Bagi perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO 22 000,
FSSC 22 000, BRC, AIB, PAS 220, HACCP, GMP (CPMB, CPKB, CPOB), sertifikat
produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT), Sertifikat Laik Sehat, atau
sistem lain, perusahaan menyampaikan kepada auditor hasil audit BPOM/kementerian kesehatan/lembaga sertifikasi/audit internal
terkait keamanan pangan, obat dan kosmetika sebelumnya sebelumnya.

2.     Audit pemenuhan
regulasi terkait bahan-bahan untuk produk intermediet (pangan, obat dan
kosmetik) yang dipasarkan di Indonesia mengacu pada PerKa BPOM
No.HK.03.1.23.07.11.6664/2011, PerKa BPOM No. 18/2015, PerKa BPOM No. 10/2016,
PerKa BPOM No.22/2016, PerKa BPOM No.05/2017, PerKa BPOM No. 07/2018, dan
Permenkes No.33/2012.

1.   KEBIJAKAN
DAN PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang
mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat
pada dokumen HAS 23000:2 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan
Prosedur.

Secara
Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi497HyhswtQphdyWj1O3AG2yx1uRQ58BbH1jdpA7q2f9BPLqewfqWh39tKMoHYxcmGj4xSZCQNzZOU8EvaH62gjzDek_6kzVPSR2RPZ6oMCQX_z3h5wDid1vF0HcqTpz2hZrHMu7eDATKR/s1484/alur+sertifikasi+MUI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1416" data-original-width="1484" height="537" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi497HyhswtQphdyWj1O3AG2yx1uRQ58BbH1jdpA7q2f9BPLqewfqWh39tKMoHYxcmGj4xSZCQNzZOU8EvaH62gjzDek_6kzVPSR2RPZ6oMCQX_z3h5wDid1vF0HcqTpz2hZrHMu7eDATKR/w564-h537/alur+sertifikasi+MUI.jpg" width="564" /></a></div>

a)      Perusahaan
yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan
(produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI (<a href="http://www.halalmui.org/" target="_blank">www.halalmui.org</a>)
atau langsung ke website : <a href="http://e-lppommui.org/" target="_blank">www.e-lppommui.org</a>.

Komponen biaya akad sertifikasi
halal mencakup :

*) Biaya tersebut diluar transportasi
dan akomodasi yang ditanggung perusahaan

d)      
Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan
status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri
pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH,
Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen
bahan yang digunakan, serta data matrix produk.

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Pe...

Baca selengkapnya »

Majelis Ulama Indonesia Magetan

.

Sertifikat Halal 2020: Cara Buat, Persyaratan, Biaya, Masa Berlaku

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

Fatwa Tentang Mu'amalah dengan Medos

Fatwa Tentang LGBT

STANDARDISASI FATWA HALAL

Formulir Kontak